Langkah konstitusional ini merujuk pada surat resmi yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PALI dengan Nomor 35/PAW.01.1.02-SD/1612/2026 tertanggal 6 Oktober 2026, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten PALI dari Partai Persatuan Pembangunan. Berdasarkan verifikasi dan kajian mendalam yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, nama Deno Islamia, S.E. secara resmi dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun substantif sebagai calon pengganti antarwaktu.
Deno Islamia sendiri merupakan figur kader potensial dari PPP yang pada pemilihan umum lalu maju mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Penunjukan dan penetapan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten PALI Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten PALI dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Melalui mekanisme surat KPU tersebut, Deno Islamia diusulkan untuk mengisi sisa masa jabatan periode 2024–2029 guna meneruskan estafet kepemimpinan almarhum Sapta Hendra, S.P.
Sebagaimana diketahui publik, kepergian almarhum Sapta Hendra, S.P. meninggalkan duka mendalam bagi dunia politik lokal di Bumi Serepat Serasan. Belum genap dua tahun menjalankan amanah mulia sebagai wakil rakyat di gedung dewan, almarhum harus berjuang melawan sakit hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kehilangan sosok figur yang dikenal berdedikasi tinggi tersebut praktis meninggalkan kekosongan representasi kursi legislatif yang menjadi jatah fraksi PPP di DPRD Kabupaten PALI.
Dengan terbitnya surat rekomendasi dan pernyataan pemenuhan syarat dari KPU Kabupaten PALI ini, proses PAW kini bergerak maju ke tahap berikutnya. Seluruh rangkaian proses administrasi lanjutan dipastikan akan berjalan secara transparan dan akuntabel, serta mengikuti mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga nantinya Deno Islamia, S.E. secara resmi ditetapkan dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten PALI.
Kehadiran pengganti antarwaktu ini diharapkan mampu mengoptimalkan kembali kinerja kelembagaan dewan. Lebih dari itu, proses transisi ini krusial untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan, legislasi, serta keterwakilan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan terkait tetap berjalan optimal, demi melanjutkan tugas dan tanggung jawab moral sebagai penyambung lidah rakyat PALI.

0 Komentar