Gaji PPPK PALI Kena Pending, Kadisdik: Dana Aman, Hanya Kendala Administrasi Reguler

 

PALI_GardaFakta  — Isu keterlambatan pencairan hak keuangan para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menjadi sorotan hangat. Tertundanya penyaluran gaji untuk alokasi bulan Oktober 2026 ini berdampak pada seluruh tenaga pendidik PPPK, baik yang bertugas dengan status penuh waktu (full-time) maupun paruh waktu (part-time).

​Menanggapi keluhan dan keresahan yang berkembang di lingkungan para guru, Dinas Pendidikan Kabupaten PALI akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi yang beredar di tengah masyarakat.

​Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, Harun, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh guru PPPK yang terdampak atas ketidaknyamanan akibat penundaan hak keuangan mereka tersebut. Kendati mengalami keterlambatan penyaluran, Harun menegaskan dan memberikan jaminan bahwa ketersediaan dana untuk pembayaran gaji para pendidik sejatinya sudah aman dan dialokasikan dalam kas daerah.

​"Kami memohon maaf atas keterlambatan pencairan gaji guru PPPK bulan Oktober ini. Kami ingin menegaskan bahwa anggarannya sebenarnya sudah ada dan tidak ada masalah terkait ketersediaan dana. Keterlambatan ini semata-mata karena kita masih menunggu penyelesaian alur administrasi regulasi APBD Perubahan," ujar Harun saat memberikan keterangan resmi kepada para awak media di ruang kerjanya, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, Senin (19/10/2026).

​Lebih lanjut, Harun memaparkan secara rinci mengenai mekanisme teknis dan tahapan birokrasi yang menjadi penyebab utama tertahannya penyaluran dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD Perubahan yang sebelumnya telah disepakati dan disahkan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten PALI dan DPRD PALI saat ini masih berada di tingkat provinsi.

​Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola keuangan daerah, dokumen Raperda tersebut harus melewati tahapan verifikasi serta evaluasi formal terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelum dapat direalisasikan di tingkat kabupaten.

​"Saat ini Raperda APBD Perubahan kita masih dalam proses evaluasi di Pemprov Sumsel. Setelah tahapan evaluasi dari pemerintah provinsi tersebut dinyatakan selesai, hasilnya akan segera diserahkan kembali kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten PALI untuk ditindaklanjuti secara administrasi," jelasnya.

​Setelah seluruh berkas pertanggungjawaban serta penyesuaian dari TAPD selesai diproses sesuai aturan yang berlaku, barulah penerbitan dokumen pencairan dapat dilakukan untuk mentransfer gaji secara langsung ke rekening masing-masing guru PPPK.

​Menutup keterangannya, Dinas Pendidikan Kabupaten PALI mengimbau seluruh elemen tenaga pendidik PPPK di Kabupaten PALI untuk tetap tenang, kondusif, dan bersabar menunggu proses penyelesaian regulasi yang tengah berjalan di tingkat provinsi. Pihak Disdik berkomitmen untuk terus mengawal dan mempercepat setiap tahapan teknis di tingkat daerah agar begitu proses evaluasi Pemprov rampung, hak-hak para guru dapat segera disalurkan tanpa hambatan lanjutan.


Posting Komentar

0 Komentar