PALI, GARDA FAKTA — Penegakan Kode Etik Profesi Polri kembali menjadi perhatian dalam penanganan perkara yang melibatkan seorang anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, berinisial Bripda HPW. Yang bersangkutan direkomendasikan menjalani Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa perbuatan asusila.
Keputusan terbaru tersebut tertuang dalam Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor PUT/40.a/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Penetapan hukuman juga merujuk pada Keputusan Kapolres PALI Nomor Kep/41/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik.
Dalam keputusan tersebut, sanksi yang dijatuhkan meliputi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan pelanggaran berat dan perbuatan tercela, penempatan di tempat khusus selama tujuh hari, serta rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.
Perkembangan ini menjadi bagian dari mekanisme penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian. Penanganan perkara tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya penerapan aturan profesi dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi.
Kapolres PALI Tegaskan Pentingnya Penegakan Kode Etik
Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., menegaskan pentingnya kepatuhan setiap anggota terhadap Kode Etik Profesi Polri serta tanggung jawab dalam menjaga kehormatan institusi kepolisian.
"Setiap anggota Polri wajib menaati kode etik profesi, menjaga kehormatan institusi, serta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan. Penegakan kode etik merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat," ujar AKBP Januar Kencana Setia Persada.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kode etik merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian. Setiap anggota dituntut menjaga perilaku dan profesionalisme agar tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Penegakan kode etik juga menjadi bagian dari upaya institusi dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan mendapatkan penanganan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, proses penegakan aturan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan dan penguatan integritas personel.
Sidang KKEP dan Proses Penanganan Perkara
Sidang KKEP terhadap Bripda HPW dilaksanakan pada Senin, 28 September 2026, mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai di Aula Dalmas Polres PALI.
Sidang tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP-A/01/I/2026/Sipropam tertanggal 6 Januari 2026 dan menghadirkan lima orang saksi.
Pelaksanaan sidang merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan untuk menilai dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.
Dalam penanganan perkara semacam ini, proses pemeriksaan yang objektif dan penerapan ketentuan yang berlaku menjadi unsur penting untuk memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan mekanisme tersebut juga memberikan ruang bagi institusi untuk menilai pelanggaran secara profesional berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
Perkembangan Putusan Menjadi Bagian dari Proses Penegakan Aturan
Dalam laporan hasil sidang pertama, Bripda HPW disebut dijatuhi sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela serta kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan.
Sanksi administratif pada tahap tersebut juga mencakup penempatan di tempat khusus selama tujuh hari dan mutasi demosi ke luar wilayah selama dua tahun. Dalam laporan tersebut, yang bersangkutan disebut menerima putusan pertama.
Sementara itu, keputusan terbaru memuat rekomendasi PTDH. Perkembangan ini menjadi bagian yang perlu dipahami secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan hubungan antara putusan sebelumnya dan keputusan terbaru.
Kejelasan mengenai dasar hukum serta tahapan administratif yang berlaku penting untuk memastikan setiap keputusan memiliki kepastian hukum.
Perlu dipahami pula bahwa rekomendasi PTDH tidak serta-merta berarti pemberhentian definitif telah dilaksanakan. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
Oleh karena itu, perkembangan status akhir perkara perlu merujuk pada keputusan resmi dan keterangan dari pihak berwenang.
Menjaga Profesionalisme dan Kepercayaan Masyarakat
Penegakan Kode Etik Profesi Polri merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dalam menjalankan tugas, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan, menjaga sikap profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang melekat pada profesinya.
Penanganan pelanggaran melalui mekanisme yang berlaku diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus memperkuat komitmen institusi terhadap integritas dan akuntabilitas.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan perkara berdasarkan informasi resmi dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang belum memperoleh penjelasan lengkap.
Dengan adanya proses pemeriksaan dan keputusan sesuai ketentuan, penanganan perkara ini menjadi bagian dari pelaksanaan aturan profesi di lingkungan kepolisian.

0 Komentar