Sorotan tajam kini mengarah ke kepemimpinan Kepala Desa Lunas Jaya. Di balik jabatan yang seharusnya mengemban amanah rakyat, justru mencuat dugaan sikap tertutup terhadap publik, bahkan cenderung alergi terhadap kontrol sosial, khususnya dari kalangan media.
Alih-alih membuka ruang transparansi, Kepala Desa Lunas Jaya justru diduga memilih jalan sunyi—memblokir komunikasi, menghindari konfirmasi, dan seakan membangun tembok tebal dari pertanyaan publik. Sikap ini bukan hanya mencederai prinsip keterbukaan informasi, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar: ada apa yang sebenarnya disembunyikan?
Lebih jauh, pengelolaan Dana Desa yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kini berada dalam bayang-bayang kecurigaan. Dengan nilai anggaran yang tidak sedikit—ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah—publik berhak tahu ke mana aliran dana tersebut digunakan secara rinci dan akuntabel.
Ketika transparansi dihindari, maka kecurigaan adalah konsekuensi yang tak terelakkan.
Situasi ini mendesak perhatian serius dari pihak berwenang. Sudah saatnya lembaga pengawas seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan audit menyeluruh. Jangan biarkan dugaan penyimpangan ini menjadi bola liar yang terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut pada keterbukaan?
Masyarakat tidak butuh pemimpin yang anti kritik. Masyarakat butuh pemimpin yang berani jujur, terbuka, dan siap diaudit kapan saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar